PENGAWASAN

Pengawasan

Pengawasan terhadap penyelenggara layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bekasi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi;

Ketua Pengadilan Agama Bekasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai asas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Pemberian layanan hukum di Posbakum dicatat dalam register dengan menggunakan komputer yang dicetak setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh Petugas Posbakum dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Panitera/Sekretaris.

Panitera/Sekretarius Pengadilan Agama Bekasi melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan Agama Bekasi dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi;

Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bekasi mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan Agama Bekasi mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Agama Bekasi yang dilaporkan melalui Panitera/Sekretaris;

Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;

Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Agama Bekasi dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas Posbakum Pengadilan Agama Bekasi dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.

Pengadilan Agama Bekasi dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa Hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pengadilan Agama Bekasi dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa Hukum melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, Pengadilan Agama Bekasi dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa Hukum dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;