PERATURAN DAN KEBIJAKAN

Peraturan dan Kebijakan

PERATURAN DAN KEBIJAKAN POSBAKUM

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 56 menyebutkan bahwa “ Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 60B menyebutkan “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu” dan Pasal 60C menyebutkan “ Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5248)

  1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.