PROSEDUR

Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN POSBAKUM

PENGADILAN AGAMA BEKASI

  1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum setelah Pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah ; atau
    2. Surat Keterangan Tunjang Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Langsung Tunai (BLT); atau
    3. Surat Pernyataan Tidak Mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

  1. Dalam hal Pemohon layanan bantuan hukum tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut pada huruf (a s/d c) maka petugas jasa layanan bantuan hukum memberikan informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan, tidak diperkenankan memungut biaya atau disarankan kepada Pemohon bantuan hukum melalui jasa layanan bantuan hukum lainnya.

  1. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

  1. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.

  1. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.

  1. Biaya penggadaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada Pemohon bantuan hukum.

  1. Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Terggat/Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.