SEJARAH PENGADILAN

Sejarah Pengadilan

Berpijak sebagai lembaga peradilan yang resmi, keberadaan Peradilan Islam yang saat ini dikenal dengan Peradilan Agama mulai berjalan dan diterima di bumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda ditandai dengan sikap politik pemerintah Kolonial melalui Stbl. 1882 no.152. Sikap kolonial Belanda tersebut bukanlah suatu kebetulan atau berupa hadiah, namun memang seharusnya terjadi dengan mengingat bahwa secara sosial kultural lembaga Peradilan Islam tersebut secara nyata telah tumbuh subur dan tidak dapat dipadamkan; Peradilan Islam lahir dan berdiri tegak atas kehendak masyarakat muslim itu sendiri sehingga kelangsungan eksistensinya tidak bisa dihentikan dan terhapus; selama terbentuk masyarakat muslim maka dengan sendirinya terbentuk pulalah Peradilan Islam. Dalam Stbl.1835 no.58, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan penjelasan tentang pasal 13 Stbl. 1820 no.20 yaitu sebagai berikut: “ Apabila terjadi sengketa antara orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para pemuka agama memberikan keputusan akan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para pemuka agama itu, harus dimajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”.

Esensi Peradilan Agama setelah Indonesia merdeka dipertegas melalui Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, yang menetapkan Peradilan Agama sebagai lembaga resmi; dan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 dibentuklah Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan. Dengan demikian pada saat itu telah terbentuk tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia, yaitu :

1. Stbl. 1882 No.152 jo Stbl.1937 No.116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura;

2. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang menagtur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan; dan

3. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang mengatur Pera- dilan Agama di luar jawa dan Kalimantan Selatan

Kemudian pada perkembangan hukum berikutnya, kelahiran Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, eksistensi Peradilan Agama semakin dipertegas dengan mendudukkan Pengadilan Agama sejajar dengan tiga lingkup pengadilan lainnya. pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara;”. Sungguhpun demikian tidak dapat disangkal bahwa bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum lebih dikenal oleh masyarakat pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dibandingkan lembaga-lembaga peradilan lainnya; sementara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam kurun waktu yang relatip panjang kurang dikenal sebagai lembaga yang memiliki atribusi peradilan bahkan masih ditemukan pandangan sementara orang bahwa Pengadilan Agama identik dengan kantor Urusan Agama. Namun setelah diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salahsatu bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman atau “ Judicial Power” sebagaimana diamanatkan oleh pasal 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 semakin dipertegas yang pada akhirnya akibat pengaruh dari berbagai sisi yang diikuti dan sejalan dengan gerak langkah pelaksanaan eksistensi Peradilan Agama yang telah mampu menangani berbagai sengketa para pencari keadilan masyarakat luas, pandangan keliru dan suara sumbang tentang Peradilan Agama mulai sirna dari pendengaran; kedudukan dan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai Judicial Power secara praktis bertaha pdirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Adanya ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, jelas dan tegas bahwa Peradilan Agama adalah satu diantara empat peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang. Dari empat peradilan tersebut, Peradilan Agama adalah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia; dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kekhususan Peradilan Agama dapat diketahui dengan jelas bahwa Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara untuk golongan tertentu dan untuk perkara-perkra terentu. Hanya saja sebelum diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman belum dapat menunjukkan sikap mandiri yang dapat dikatakan sebagai peradilan semu, sebab putusan yang diproduk Peradilan Agama belum dapat dikatakan putusan yang berharga sebelum dikukuhkan terlebih dahulu oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tersebut pada pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kewenangan Peradilan Agama tidak hanya sangat terbatas namun juga belum merata diantara Pengadilan-pengadilan Agama di seluruh Indonesia, terutama dalam hal sengketa waris dan hibah yang hanya menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura, namun juga kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama masih terbatas. Setelah diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 1989, Hukum Acara Peradilan Agama tidak hanya jelas dan seragam, namun juga kewenangannya lebih luas.

Sistim Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa Peradilan Agama tidak lagi sebagai peradilan semu namun berada pada deretan yang sama dalam satu baris selaku pelaksana kekuasaan kehakiman mengibarkan panji-panji yang sama dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Agama menjadi lebih mandiri dan murni sebagai lembaga yudikatip setelah pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama ditetapkan berada pada satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang nomor ...

Institusi Pengadilan Agama Bekasi secara formal belum terbentuk pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah proklamasi Kemerdekaan, atas tuntutan Undang-undang Pengadilan Agama Bekasi mulai berdiri tepatnya pada tahun 1950 yang berkantor di Jl. Is Straat Kampung Melayu Jatinegara dengan Ketua Rd. H. Abu Bakar, kemudian setelah terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kabupaten Berkasi yang memisahkan diri dari Keresidenan jatinegara Pengadilan Agama Bekasi pindah ke wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Namun dengan mengingat kantor belum tersedia maka kantor Pengadilan Agama Bekasi semula menempati rumah-rumah kontrakan dimulai dari rumah kontrakan Bapak H. Abdul Kadir selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Ibu Ja’anih kurang lebih selama 15 tahun dan pindah lagi ke rumah kontrakan Bapak Maja kurang lebih selama 2 tahun dan terakhir bergabung dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi Kurang lebih 3 tahun yaitu dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1978.

Walikotamadya Dati II Bekasi dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1996 tanggal 19 Desember 1996 yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Dati II Bekasi, dan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1998 dibentuk Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi yang dikenal dengan Pengadilan Agama Cikarang sebagai konsekuensi atas pembentukan Walikotamadya tersebut adapun peresmian mulai berdirinya Pengadilan Agama Cikarang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam pada tanggal 13 April 1999, sehingga oleh karena itu wilayah Hukum Pengadilan Agama Bekasi yang semula meliputi Kabupaten dan Kotamadya sejak diresmikannya Pengadilan Agama Cikarang hanya meliputi wilayah Kotamadya Bekasi saja.

Gedung Pengadilan Agama Bekasi saat ini terletak di Jl. Jend A. yani Nomor 10 Bekasi Telp ( 021 ) 8841880 kode pos 17141 yang dibangun pada tahun 1979 diatas tanah seluas 1080 m2 dengan hak guna pakai dan luas bangunan 150 m2 melalui anggran DIP Departemen Agam tahun 1978/1979, dengan biaya sebesar Rp. 12.000.000,-, pengadaan tanah melaui dana BADKI Pusat tahun 1980 dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,-.

Kemudian pada tahun 1982 dilaksanakan perluasan gedung balai sidang seluas 100 m2, berdasarkan DIP 1982/1983 nomor 65/XXV/3/82 tanggal 11 Maret 1982 dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- dilaksanakan oleh CV KANDANG BESAR sehingga luas tanah seluruhnya 1080 m2 dan luas bangunan seluruhnya 250 m2. Selanjutnya dari sisa tanah yang tersedia pada tahun 1996 dibangun pembangunan dua buah ruang sidang seluas 52 M2. Kemudian pada tahun 1997 dibangun ruang tunggu sidang seluas 50 M2 dengan swadana. Terakhir pembangunan Gedung Pengadilan Agama Bekasi dumulai tahun 2011 sebagai tahap pertama dan tahap kedua tahun 2012 yang secara resmi digunakan awal tahun 2013