KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADILAN

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Published: Monday, 10 April 2017 10:58 | Written by Super User | Print | Email | Hits: 3676

 Klik peraturan untuk melihat dokumen

I. Pedoman Pengelolaan Administrasi
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin) Peradilan Agama
Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
II. Pedoman Pengelolaan Pegawai
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
III. Pedoman Pengelolaan Keuangan
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
IV. Pedoman Pengelolaan Perencanaan 
UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI Khususnya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
V. Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
VI. Pedoman Pengelolaan Pelaporan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Pedoman Perlakuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2020

SOP Kesekretariatan 

SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan Kantor

UNDUH

SOP Penanganan Surat Keluar

UNDUH

SOP Penanganan Surat Masuk

UNDUH

SOP Penatausahaan Aset

UNDUH

SOP Penatausahaan Persediaan

UNDUH

SOP Penatausahaan PNBP

UNDUH

SOP Pencairan Pembayaran Gaji

UNDUH

SOP Pencairan Pembayaran LS Bendahara

UNDUH

SOP Pencairan Pembayaran Melalui GUP

UNDUH

SOP Pencairan Pembuatan Spesimen Untuk Pelaksanaan Anggaran

UNDUH

SOP Pencairan Pengajuan UP (Uang Persediaan)

UNDUH

SOP Pencairan Pengajuan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja

UNDUH

SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif

UNDUH

SOP Pengelolaan Perpustakaan

UNDUH

SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

UNDUH

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

UNDUH

SOP Pertanggungjawaban Pelaporan SAIBA

UNDUH

SOP Pertanggungjawaban Pembukuan Bendahara Penerimaan

UNDUH

SOP Pertanggungjawaban Pembukuan Bendahara Pengeluaran

UNDUH

SOP Pertanggungjawaban Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Manual Satker

UNDUH

SOP Pertanggungjawaban Rekonsiliasi Internal

UNDUH

SOP Pertanggungjawaban Rekonsiliasi KPPN

UNDUH

SOP Protokoler dan Kehumasan

UNDUH